JAKARTA II Republiku.com — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai informasi pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“[Gibran mundur] betul,” kata Budi Arie, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Liputan6.com.
Ia juga membenarkan ketika ditanya mengenai penyerahan surat pengunduran diri di Lanud Halim Perdanakusuma.
“[Diserahkan di Halim] betul,” ujarnya.
Kabar tersebut mencuat sehari setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut turut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang menyeret nama Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Hal itu berkaitan dengan polemik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Sebelumnya, Gibran juga menyampaikan sikapnya terkait polemik tersebut. “Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujarnya.
Polemik ini berawal dari dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, hingga Rabu malam belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran maupun keterangan resmi Istana yang memastikan proses formal pengunduran dirinya.
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan tersebut kosong tanpa mekanisme pengisian. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, kepastian mengenai status jabatan Gibran masih menunggu pernyataan resmi serta kejelasan proses ketatanegaraan yang berlaku.
Tinggalkan Balasan