JAKARTA ll Republiku.com – Tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH resmi ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta, atas dugaan melakukan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga tokoh media. Penetapan tersangka ini memicu reaksi pemerintah yang berencana mengevaluasi mekanisme dan aturan penyadapan di Indonesia.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa aksi penyadapan tersebut diduga dilakukan sejak tahun 2025 hingga 2026. Selain menargetkan Presiden dan pejabat tinggi, sasaran penyadapan juga mencakup tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Modus yang digunakan para tersangka adalah memerintahkan penyadapan tanpa disertai surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Aksi ini diduga kuat tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga disebut telah menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan riwayat aktivitas penyadapan mereka.

Menanggapi terungkapnya kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (3/11/2026) malam, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga
Skandal Penyadapan RI-1: 20 Ribu Personel TNI AL Disiagakan, Mantan Kapolri Ditahan atas Dugaan Makar
Membedah Cara Kerja LIMS dan Celah Penyalahgunaan yang Memicu Kontroversi (Analitis)
Pisah Sambut Kapolri di Mabes Polri, Para Pejabat Tinggi Negara Turut Hadir

Yusril menjelaskan, evaluasi akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menekankan bahwa meskipun beberapa institusi seperti BNN, KPK, Kejaksaan, dan Polri memiliki kewenangan menggunakan perangkat khusus, pelaksanaannya harus ketat mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan (seperti Perkap yang mengatur tata cara penyadapan). Penyadapan di luar prosedur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Saat ini, selain menahan ketiga tersangka, penyidik juga masih memeriksa satu orang berinisial SU yang berstatus sebagai saksi.