SURABAYA ll Republiku.com – Lawful Interception Management System (LIMS) menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, pengusaha, hingga media. Sistem yang sejatinya dirancang untuk mendukung penyadapan komunikasi secara sah ini diduga disalahgunakan. Modusnya, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, dugaan penyalahgunaan tersebut melibatkan LSP, ASN, dan EH.
Persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan teknologi LIMS, melainkan pada dugaan penggunaan akses sistem untuk memantau komunikasi pihak-pihak tertentu di luar kepentingan penegakan hukum.
Apa Itu LIMS dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Lawful Interception Management System atau LIMS merupakan sistem manajemen penyadapan komunikasi yang digunakan untuk mengelola proses intersepsi secara sah oleh aparat penegak hukum. LIMS bukanlah aplikasi penyadapan biasa yang dipasang langsung di ponsel seseorang. Sistem ini bekerja melalui infrastruktur jaringan operator telekomunikasi untuk mengelola permintaan, mengaktifkan, memantau, hingga menghentikan penyadapan terhadap nomor atau identitas komunikasi yang telah ditetapkan sebagai target. Melalui sistem tersebut, aparat yang memiliki kewenangan dapat memperoleh data komunikasi sesuai dasar hukum dan otorisasi yang berlaku.
Informasi yang dapat diperoleh mencakup metadata komunikasi, seperti nomor pengirim dan penerima, waktu, durasi panggilan, hingga informasi lokasi seluler. Dalam kondisi dan kewenangan tertentu, sistem ini juga dapat menyalurkan isi komunikasi, seperti rekaman suara panggilan atau pesan.
Bagaimana Cara Kerja LIMS?
Secara teknis, LIMS berfungsi sebagai pusat kendali penyadapan di sisi operator telekomunikasi. Sistem ini menghubungkan permintaan penyadapan dari aparat dengan perangkat intersepsi yang tersedia dalam jaringan operator. Berikut adalah tahapan umum cara kerjanya:
1. Permintaan dan otorisasi penyadapan
Aparat penegak hukum mengajukan permintaan penyadapan kepada operator telekomunikasi dengan menyertakan dasar hukum dan otorisasi yang diperlukan. Dalam standar teknis penyadapan, proses administrasi ini dapat menggunakan antarmuka HI1. Informasi yang disampaikan mencakup identitas target, jenis komunikasi yang dipantau, serta masa berlaku penyadapan.
2. Aktivasi nomor target
Setelah permintaan memperoleh otorisasi yang sah, sistem administrasi penyadapan mengidentifikasi nomor telepon atau identitas pelanggan yang menjadi sasaran. LIMS kemudian menerjemahkan perintah tersebut menjadi konfigurasi teknis pada jaringan operator. Operator dapat mengaktifkan, mengubah, atau menghentikan pemantauan sesuai ketentuan.
3. Penyalinan komunikasi melalui jaringan
Ketika target melakukan panggilan, mengirim SMS, atau menggunakan layanan komunikasi yang dapat diintersepsi, perangkat pada jaringan operator akan membuat salinan lalu lintas komunikasi. Komunikasi asli tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, salinannya diarahkan ke sistem pemantauan untuk kepentingan penyidikan atau penegakan hukum yang sah.
4. Pemisahan metadata dan isi komunikasi
Dalam standar penyadapan, terdapat dua kategori utama informasi yang dikumpulkan. Pertama, Intercept Related Information (IRI), yaitu informasi terkait komunikasi atau metadata. Data ini dapat meliputi nomor yang berkomunikasi, waktu, durasi, lokasi seluler, dan aktivitas komunikasi. Kedua, Content of Communication (CC), yaitu isi komunikasi, seperti suara dalam panggilan telepon dan pesan yang dapat diintersepsi.
5. Penyerahan data kepada aparat
Data hasil intersepsi selanjutnya disalurkan melalui antarmuka teknis yang berbeda. Metadata atau IRI dikirim melalui antarmuka HI2, sedangkan isi komunikasi atau CC disalurkan melalui HI3. Keduanya diteruskan ke Law Enforcement Monitoring Function (LEMF), yaitu sistem pemantauan yang digunakan aparat penegak hukum.
Apakah LIMS Bisa Membaca Pesan WhatsApp?
Kemampuan LIMS tidak berarti seluruh komunikasi digital seseorang dapat dibaca secara langsung. Sistem ini bekerja pada infrastruktur jaringan operator telekomunikasi. Karena itu, komunikasi yang menggunakan enkripsi ujung-ke-ujung atau end-to-end encryption (E2EE), seperti WhatsApp dan Signal, memiliki batasan teknis tersendiri. Pada komunikasi yang dilindungi E2EE, isi pesan umumnya tidak dapat dibaca langsung melalui intersepsi jaringan operator karena data yang melintas telah dienkripsi.
Meski demikian, operator masih dapat memiliki akses terhadap sejumlah metadata jaringan, seperti waktu, frekuensi, dan pola penggunaan layanan. Namun, metadata tersebut berbeda dengan isi percakapan. Dengan demikian, kemampuan memperoleh isi komunikasi bergantung pada jenis layanan, teknologi yang digunakan, serta jalur dan metode intersepsi yang tersedia.
Mengapa Penggunaan LIMS Bisa Disebut Penyalahgunaan?
LIMS pada dasarnya merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun, penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk kewenangan, dasar otorisasi, identitas sasaran, dan prosedur verifikasi. Dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, dugaan penyalahgunaan muncul karena sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server LIMS tanpa proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Jika dugaan tersebut terbukti, akses terhadap sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penyidikan berpotensi dimanfaatkan untuk memantau komunikasi pihak lain di luar prosedur yang semestinya. Hal ini menjadi persoalan serius karena penyadapan menyangkut hak privasi dan perlindungan komunikasi pribadi warga negara.
LIMS Bukan Aplikasi Sadap, tetapi Sistem Pengelolaan Intersepsi
Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan. LIMS bukan sekadar aplikasi untuk merekam percakapan, melainkan sistem yang terintegrasi dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Karena memiliki kemampuan mengelola intersepsi komunikasi, setiap akses dan aktivasi target harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip utamanya, penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, sasaran yang teridentifikasi, serta mekanisme otorisasi dan verifikasi yang dapat diawasi.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, fokus penyelidikan bukan semata-mata pada kemampuan teknis LIMS, melainkan pada dugaan penyalahgunaan akses dan prosedur untuk memasukkan nomor-nomor tertentu ke dalam sistem.
Tinggalkan Balasan