Kapolrestabes Surabaya Tegaskan Mutasi 7 Anggota Satresnarkoba Tak Ada Kaitannya dengan Penangkapan Anggota DPRD

SURABAYA ll Republiku.com – Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, membenarkan adanya mutasi atau rotasi terhadap tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Mutasi ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh Bidang Propam Polda Jawa Timur.

Lutfhie menjelaskan, langkah rotasi personel tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin internal. “Ada dugaan pelanggaran ketujuh anggota ini. Saat ini masih dalam pemeriksaan intensif Bid Propam Polda Jatim,” jelasnya, Senin (2/11/2026) .

Kendati demikian, Kapolrestabes Surabaya menepis anggapan yang beredar di media sosial (medsos) yang mengaitkan rotasi tersebut dengan kasus penangkapan seorang anggota DPRD beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa mutasi ini murni karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh internal anggotanya.

Terkait hal tersebut, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, turut memberikan klarifikasi. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membangun hubungan sebab-akibat antara mutasi personel dengan penanganan perkara narkotika tertentu tanpa adanya fakta dan keterangan resmi.

“Kami mengimbau agar tidak terlebih dahulu menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat tanpa berdasarkan fakta dan keterangan resmi,” ujar Hadi.

Di tengah perhatian terhadap kebijakan mutasi tersebut, Polrestabes Surabaya menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hadi memastikan bahwa setiap penanganan perkara narkotika dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polrestabes Surabaya juga menjamin prinsip perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berhadapan dengan proses hukum, tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun status sosial.

“Yang dapat kami pastikan, Polrestabes Surabaya tetap berkomitmen terhadap pemberantasan narkotika dan setiap penanganan perkara dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan hukum, tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun status pihak yang ditangani,” tegas Hadi.