PAMEKASAN —Republiku.com Fenomena antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pamekasan belakangan ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Untuk mencari solusi konkret sekaligus mencegah terjadinya kepanikan di masyarakat, Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting yang melibatkan seluruh pengawas SPBU se-wilayah Kabupaten Pamekasan.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Tatag Trawang Tungga Polres Pamekasan pada Rabu (4/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Pamekasan, Kompol Hendry Soelistiawan, S.E., M.H. Rakor ini menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam mendengar langsung persoalan di lapangan, bukan sekadar menunggu laporan tertulis.
Turut hadir mendampingi Wakapolres dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Pamekasan, antara lain Kasat Intelkam AKP Achmad Damhuri, S.H., Kasat Lantas AKP Edi Sugiantoro, S.H., M.H., Kasat Samapta AKP Jupriadi, S.Pd., Kasi Humas Ipda Yoni Evan Pratama, S.H., M.M., KBO Satreskrim Iptu Herman Jayadi, S.H., serta Kanit Idik III Satreskrim Ipda Ali Makki, S.H.
Rapat ini juga diikuti oleh sekitar 20 pengawas SPBU yang mewakili seluruh stasiun pengisian di wilayah Kabupaten Pamekasan, menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pihak kepolisian dan pengelola BBM di tingkat paling bawah.
Dalam arahan pembukanya, Wakapolres menegaskan bahwa rapat ini digelar untuk menyerap informasi langsung dari lapangan sekaligus merumuskan solusi bersama terkait fenomena antrean BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang belakangan ini semakin dirasakan oleh masyarakat.
“Rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk menyamakan persepsi, menyerap keluhan maupun kendala dari rekan-rekan pengawas SPBU, serta mencari solusi terbaik. Kami ingin memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan tertib, lancar, serta situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Pamekasan tetap aman dan kondusif,” ujar Kompol Hendry Soelistiawan membuka rapat.
Berdasarkan hasil evaluasi mendalam yang disampaikan oleh para pengawas SPBU di lapangan, terungkap beberapa penyebab utama mengapa antrean belakangan ini terasa lebih panjang dari biasanya. Faktor utamanya adalah adanya keterlambatan jadwal pengiriman BBM dari pihak PT Pertamina ke sejumlah titik SPBU di Pamekasan, yang membuat stok di beberapa tempat menipis lebih cepat. Selain itu, tercatat adanya peningkatan jumlah konsumen yang membutuhkan BBM subsidi, sehingga pola permintaan menjadi lebih tinggi dibandingkan pasokan yang tersedia.
Kompol Hendry menegaskan bahwa langkah antisipatif harus segera diambil bersama, karena jika dibiarkan, ketidakpastian pasokan berisiko memicu terjadinya kepanikan pembelian atau panic buying, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerumunan, kemacetan lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat secara luas.
Salah satu bahasan penting dalam rapat ini adalah terkait pelayanan pengisian BBM menggunakan jerigen. Banyaknya keluhan yang diterima masyarakat terkait praktik ini membuat pihak kepolisian harus bersikap tegas. Wakapolres menekankan agar seluruh pengelola dan petugas SPBU mematuhi aturan yang berlaku tanpa terkecuali.
Pihak kepolisian secara tegas melarang praktik pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen dengan cara menyalahgunakan barcode kendaraan roda empat tanpa adanya surat rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang. Demikian pula halnya dengan pelayanan pengisian BBM di luar jam operasional SPBU, yang dinilai sangat rawan penyimpangan dan ketidakadilan bagi masyarakat yang datang tepat waktu.
“Kami tekankan kepada seluruh petugas SPBU agar melayani masyarakat secara humanis, transparan, dan tertib, serta memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat, rekan media, maupun LSM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk pengisian jerigen, wajib sesuai peruntukan dan dilengkapi surat rekomendasi resmi. Jangan sampai ada penyalahgunaan barcode mobil atau melayani pengisian saat SPBU sudah tutup, karena jika dilanggar pasti akan kami lakukan penindakan tegas,” tegas Kompol Hendry dengan nada yang serius namun tetap konstruktif.
Sebagai tindak lanjut konkret dari pertemuan ini, telah disepakati sejumlah langkah strategis yang akan dilaksanakan secara bersamaan oleh pihak kepolisian dan pengelola SPBU:
Pertama, peningkatan patroli rutin oleh jajaran Polres hingga ke tingkat Polsek menuju titik-titik SPBU yang rawan mengalami antrean, terutama pada jam-jam kedatangan truk pengiriman BBM, guna menjaga ketertiban dan keamanan proses penyaluran.
Kedua, membangun saluran komunikasi yang lebih aktif dan responsif antara pengawas SPBU dengan pihak kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan. Setiap ada perubahan jadwal kedatangan BBM, pihak SPBU diharapkan segera mengomunikasikannya agar kepolisian dapat mengatur arus kendaraan dan memberikan informasi kepada masyarakat lebih awal.
Ketiga, transparansi informasi kepada masyarakat luas. Wakapolres telah menugaskan Kasi Humas Polres Pamekasan untuk secara masif menyebarluaskan informasi jadwal pengiriman serta ketersediaan stok BBM di masing-masing titik SPBU. Informasi ini akan disampaikan melalui media sosial, papan pengumuman, serta pamflet yang mudah diakses masyarakat.
“Melalui publikasi informasi jadwal pengiriman BBM secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui titik SPBU mana saja yang stoknya sedang tersedia. Dengan begitu, antrean kendaraan tidak menumpuk di satu SPBU saja. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi kenyamanan masyarakat Pamekasan,” pungkas Kompol Hendry Soelistiawan menutup rapat.
Rakor ini berjalan dengan suasana yang terbuka, konstruktif, dan penuh semangat kebersamaan, menandakan komitmen bersama antara kepolisian dan pengelola SPBU untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, adil, dan transparan.
Tinggalkan Balasan