SURABAYA ll Republiku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengintensifkan pengawasan dan penertiban Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) serta rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan hunian sesuai peruntukan sekaligus menegakkan aturan perizinan dan tata bangunan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, menyatakan bahwa penertiban rusunawa salah satunya dilakukan di Rusun Tanah Merah. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyegel 246 kamar karena penghuni tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa atau terjadi pengalihan hak penghunian.

“Kalau rusun, kemarin ada 246 kamar yang kami segel karena penghuninya tidak membayar atau beralih tangan,” kata Irna, Jumat (13/11/2026).

Selain rusunawa, Satpol PP Surabaya juga menertibkan bangunan rumah kos yang melanggar ketentuan perizinan. Salah satu temuan berada di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, Surabaya.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing memiliki lima lantai. Dua bangunan telah beroperasi dan dihuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Irna mengatakan, seluruh aktivitas pada ketiga bangunan tersebut telah dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan. “Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Ada tiga bangunan lima lantai. Dua sudah beroperasi, satu masih dalam pembangunan. Semuanya kami stop. Itu satu pemilik,” jelasnya.

Menurut Irna, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan. Ia menyebut batas maksimal bangunan rumah kos di kawasan tersebut adalah tiga lantai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.

“Bangunan itu tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kos-kosan di permukiman tidak boleh sampai lima lantai. Maksimal tiga lantai,” tegasnya.

Irna menambahkan, penanganan lebih lanjut terhadap bangunan tersebut tengah dikoordinasikan bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan. “Kalau di permukiman berdiri lima lantai, pasti nanti akan kami bongkar,” ungkap Irna.

Sementara itu, penghentian pembangunan telah dilakukan terhadap satu bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Adapun dua bangunan lainnya yang sudah beroperasi dan dihuni juga telah dihentikan aktivitasnya sebagai bagian dari penertiban. “Yang dua sudah aktif dan ada penghuninya. Yang satu masih proses pembangunan lima lantai,” pungkasnya.