SAMPANG II republiku.com, — Masyarakat mengeluh atas terjadinya kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di Kabupaten Sampang, Madura JawaTimur. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan adanya kendala distribusi.
” Perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan adanya kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik lokasi,” tegas Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sampang, Kustantinah melalui Analis Kebijakan Ahli Muda, Abdi Barri Salam, saat dikonfirmasi melalui telepon Whatsap, pada Rabu (8/4/2026).
Laporan awal kesulitan gas elpiji 3 kilogram ada beberapa wilayah khususnya di Sampang kota, seperti Kelurahan Rongtengah dan Gunung Sekar. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan dan meningkatnya konsumsi LPG 3 kilogram pada 4 (empat) bulan terakhir, seperti bulan Ramadhan dan bulan-bulan besar terakhir yang lain.
Menyikapi hal itu, Abdi Barri Salam menjelaskan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PT Pertamina Patra Niaga, Agen /Pangkalan LPG yang ada di wilayah Kabupaten Sampang untuk melakukan monitoring stok di lapangan.
” Dalam koordinasi tersebut, Pemkab Sampang memastikan kelangkaan gas LPG 3 kilogram bukan karena kekosongan stok, melainkan adanya kendala distribusi.” Tandasnya.
Selain itu, ditengah isu geopolitik global, Abdi Barri Salam mengajak masyarakat untuk tidak panik dan bijak menggunakan bahan bakar LPG. Dia juga mengajak masyarakat untuk selalu mengawasi aksi spekulan LPG (oknum yang memperkaya diri) di Kabupaten Sampang.
” Segera laporkan ke hotline 135-Pertamina atau Pemkab Bagian Perekonomian apabila menemui pangkalan LPG yang menjual LPG 3 kilogram diatas HET, (Rp 18.000,-) keatas,” imbuhnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud mengungkapkan bahwa meskipun Pertamina dan Pemerintah daerah mengklaim stok dalam kondisi aman, fakta di lapangan justru menunjukkan masyarakat masih sangat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
Dari kelangkaan gas LPG 3 kilogram tersebut, ditakutkan ada yang sengaja memanfaatkan situasi global dan meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah, sehingga beberapa oknum distributor atau pangkalan agen yang nakal dengan sengaja menimbun dan menahan barangnya.
” Sehingga terjadilah barang langka dan harga sengaja dinaikkan sampai melampaui batas HET. Ini adalah perilaku yang sangat tidak terpuji,” kecamnya.
Oleh karenanya, Ketua Komisi IV DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, aparat penegak hukum, dan Pertamina.
” Pemerintah harus bertindak tegas dan mencegah hal tersebut terjadi, guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan