KALIMANTAN,Republiku.com – Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah pejabat utama TNI dan Polri untuk memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi di Kalimantan. Instruksi ini mencakup Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Wakapolri, serta Kepala Staf TNI AD dan TNI AL.

Sekretaris Kabinet, Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, menyampaikan pada Sabtu (22/8/2026) bahwa para pejabat tersebut akan turun bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempercepat upaya pemadaman dan pengendalian karhutla.

Rincian penempatan tugas:

· Kalimantan Barat (Kalbar): Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
· Kalimantan Tengah (Kalteng): KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
· Kalimantan Selatan (Kalsel): KSAL Laksamana Muhammad Ali dan Astamaops Kapolri Komjen M. Fadil Imran.
· Kalimantan Timur (Kaltim): Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi dan Komandan Korps Brimob Komjen Ramdani Hidayat.

“Pembagian ini untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu, dan serentak,” ujar Teddy.

Presiden Prabowo sendiri hari ini (22/8/2026) telah tiba di Kalimantan untuk meninjau langsung lokasi terdampak dan memimpin koordinasi penanganan. Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigjen TNI (Purn) Asrianus Bulo, melaporkan bahwa Letjen TNI Suhayyanto tidak dapat hadir karena masih bertugas di Nusa Tenggara Timur untuk penanganan pascagempa.

Data terbaru pemantauan 24 jam terakhir menunjukkan 3.704 titik hotspot di seluruh Kalimantan, dengan rincian:

· 198 titik (kepercayaan tinggi, terdeteksi api dan asap),
· 3.100 titik (kepercayaan menengah, muncul kepulan asap),
· 406 titik (kepercayaan rendah, terdeteksi titik panas).

Hotspot dominan berada di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayam Utara (sektor selatan), serta di Sanggau, Sintang, dan Sambas (wilayah timur). BNPB telah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan mengandalkan potensi hujan ringan pada 21–27 Agustus. OMC sebelumnya sudah dilakukan pada 11–18 Agustus, lalu dihentikan karena tidak ada potensi awan, dan kini akan kembali diaktifkan berdasarkan koordinasi dengan BMKG.