BANTEN,Republiku.com – Pemerintah Menuai Kritik karena Buka Donasi Bencana NTT di Tengah Karnaval HUT Ke-81 RI
Sikap pemerintah yang membuka donasi untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) di tengah kemeriahan karnaval peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI menuai sorotan tajam dari publik. Kritik paling keras datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa penanganan bencana seharusnya menjadi prioritas anggaran negara, bukan bergantung pada donasi. Menurutnya, pemerintah wajib memiliki kesiapan anggaran yang memadai, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi bencana yang tinggi, terutama karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).
“Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana besar, apalagi kita berada di Ring of Fire,” ujar Hasto usai melepas rumah sakit apung Kapal Laksamana Malayahati menuju NTT di Cilegon, Kamis malam (20/8/2026).
Hasto juga mengingatkan bahwa ancaman bencana di Indonesia tidak hanya berupa banjir atau bencana basah, tetapi juga bencana kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan akibat fenomena Super El Nino. Karena itu, ia menegaskan negara seharusnya hadir sejak tahap pencegahan, bukan hanya saat bencana sudah terjadi.
“Makna negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menekankan perlunya kebijakan terintegrasi yang mencakup penataan ruang hingga pengalokasian anggaran. Menurutnya, dana bantuan sosial dalam APBN harus memberikan porsi lebih besar untuk menghadapi risiko bencana yang mengancam masyarakat.
“Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, harusnya lebih diprioritaskan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan