Warning: Undefined variable $args in /home/terbitan/republiku.com/wp-content/themes/republikwp-1/inc/shortcode-related.php on line 56
Warning: Undefined variable $args in /home/terbitan/republiku.com/wp-content/themes/republikwp-1/inc/shortcode-related.php on line 56
SUMENEP– Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa forum ini menjadi wadah penting dalam menyinergikan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional. Menurutnya, diskusi dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah positif dalam membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih merata, terutama di Kabupaten Sumenep yang memiliki tantangan geografis tersendiri,” ungkap Arif Firmanto, Sabtu (01/02/2025).
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Sumenep tidak hanya berfokus pada wilayah daratan, tetapi juga kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus. Beberapa usulan program yang diajukan antara lain peningkatan infrastruktur konektivitas seperti reaktivasi airstrip di Masalembu, percepatan pembangunan Bandara Kangean, serta peningkatan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.
“Wilayah kepulauan memerlukan perhatian lebih dalam hal penyediaan infrastruktur dasar, akses transportasi, serta dukungan pengembangan ekonomi. Dengan adanya forum ini, kami berharap program-program tersebut mendapat prioritas dalam RKPD Provinsi Jawa Timur 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arif menekankan pentingnya prinsip partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
“Semua pihak harus berperan aktif dalam percepatan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor, pembangunan di Jawa Timur, khususnya di Sumenep, bisa berjalan lebih optimal dan membawa kesejahteraan bagi semua,” tutupnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 yang diselenggarakan di Surabaya pada Jumat (31/01/2025) diikuti oleh 29 instansi, termasuk perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan. Forum ini ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
