Warning: Undefined variable $args in /home/terbitan/republiku.com/wp-content/themes/republikwp-1/inc/shortcode-related.php on line 56
Warning: Undefined variable $args in /home/terbitan/republiku.com/wp-content/themes/republikwp-1/inc/shortcode-related.php on line 56
SUMENEP, Terbitan.com – Sumenep kembali diterpa persoalan klasik yang seolah menjadi rutinitas tahunan banjir di Jalan Nasional. Hujan deras yang melanda sebagian besar wilayah Sumenep menyebabkan genangan air yang tak lagi bisa disebut biasa. Di Desa Patean dan Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, kondisi banjir mencapai lebih dari lutut orang dewasa. Dampaknya pun tidak main-main, banyak sepeda motor mogok, dan mobil terpaksa putar balik karena risiko menerobos banjir terlalu tinggi.
Banjir Langganan yang Dianggap Biasa
Persoalan banjir di kawasan ini bukan hal baru. Namun, yang menjadi sorotan adalah sikap pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang dinilai tidak memiliki perencanaan matang dalam mengatasi persoalan ini.
“Setiap tahun, banjir terjadi dan dibiarkan seperti ini. Jika terus begini, percuma membangun jalan karena pasti rusak terkena kikisan air. Normalisasi saluran pernah dilakukan, tetapi itu sudah lama, terakhir tahun 2017,” ujar Akhmadi Yasid, anggota Komisi 3 DPRD Sumenep, dengan nada kecewa.
Menurut Ahmadi Yasid, langkah PUTR selama ini hanya menyentuh permukaan masalah tanpa menyentuh akar persoalan. Banjir yang terjadi di Jalan Nasional, sebagai pintu utama menuju Kota Sumenep, mencoreng citra daerah di mata publik.
“Kalau ini terus dibiarkan, kita sama saja mencoreng wajah Sumenep. Ini adalah jalan nasional, dan masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan janji-janji,” kritiknya.
Melihat kondisi ini, DPRD Sumenep, melalui Yasid, menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah strategis, seperti: Pembangunan Sistem Drainase Efektif, Meningkatkan kapasitas saluran air agar debit air dapat segera mengalir ke laut, meninggikan badan jalan untuk meminimalisir dampak banjir di lokasi-lokasi rawan dan Jika diperlukan anggaran tambahan, DPRD siap mendukung, asalkan pembangunan diarahkan pada wilayah prioritas seperti kawasan ini.
Ahmadi Yasid juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah banjir ini harus menjadi prioritas utama pemerintah
“Kami di DPRD selalu mendukung, asalkan ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ini terus menjadi kebiasaan buruk yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Menunggu Langkah Nyata Pemerintah
Banjir yang terus terjadi setiap tahun di kawasan strategis ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera bertindak. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya sekadar berdiam diri atau menjadikan banjir sebagai rutinitas tahunan yang dianggap biasa. Warga butuh solusi nyata, bukan sekadar janji politik tanpa realisasi.
